Akademi Komunitas, Diprioritaskan di Daerah TKI, Diajar Para Instruktur

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana memprioritaskan pendirian Akademi Komunitas (AK) di daerah yang menjadi “gudang” tenaga kerja Indonesia (TKI). Prioritas ini diambil karena AK dirancang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
“Kita dirikan di daerah-daerah yang banyak mengirimkan TKI supaya mereka memiliki daya saing dan nilai jual yang lebih tinggi. Atau bisa juga di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah tapi belum mampu dikelola dengan baik,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh , Jumat (24/8/2012), di Jakarta.
AK juga didirikan demi tujuan memperbesar akses pendidikan tinggi. Para lulusannya akan memperoleh gelar setingkat D1 atau D2. Peningkatan akses pendidikan diharapkan memengaruhi angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi dan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia.
“Intinya supaya tenaga kerja kita lebih berdaya saing dan memiliki nilai jualnya tinggi karena rata-rata lama sekolahnya juga meningkat,” pungkasnya.
Selain AK yang berstatus negeri karena didirikan oleh pemerintah, masyarakat luas dapat berpartisipasi mendirikan AK. Program studi, biaya, dan persyaratan lainnya disesuaikan dengan potensi lokal dan cetak biru AK yang akan dikeluarkan dalam satu-dua bulan ini.
Pendirian AK juga ditujukan untuk menguatkan pendidikan diploma atau vokasi. Masyarakat didorong untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan bersifat alternatif yang seiring dengan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan pendapatan perkapita.
Pemerintah berharap, AK bisa mengubah struktur ketenagakerjaan Indonesia pada 5-10 tahun ke depan. Jika saat ini 49 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD, maka dengan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) akan naik sampai lulus SMA dan menjadi lulusan pendidikan tinggi melalui AK.
“AK sama dengan perguruan tinggi, yang tidak mampu akan diberikan beasiswa. Pokoknya biaya dijamin terjangkau,” tandas Nuh.
Diajar para instruktur
Untuk mencapai sasaran dan tujuan itu, Nuh mengatakan, AK akan menggunakan jasa tenaga para instruktur sebagai tenaga pendidik, yaitu mereka yang kompeten dan telah memiliki pengalaman di dunia industri. Langkah ini, lanjut Nuh, diambil untuk menyiasati sulitnya mencari tenaga lulusan S2 untuk menjadi dosen di AK.
“Tenaga pendidik di AK bisa dosen lulusan S2 atau instruktur dari industri. Instruktur itu orang yang tidak harus S2, tetapi memiliki keahlian tertentu. Misalkan saja orang-orang yang sudah berpengalaman di pabrik,” katanya.
Meski demikian, kompetensi para instruktur akan disesuaikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang memungkinkan orang tersebut bisa menjadi dosen di AK.
Cetak biru mengenai pendirian AK akan dikeluarkan oleh Kemendikbud pada bulan September atau Oktober. Mulai tahun 2013, AK negeri percontohan akan didirikan di sekitar 20 kabupaten kota. Rencananya, setiap kota besar akan memiliki satu AK negeri yang pembangunan dan program studinya disesuaikan dengan sumber daya dan potensi lokal. Para mahasiswa yang lulus dari AK akan memperoleh gelar D1 atau D2.

Sumber: Kompas